Capres AS Ini Investasi Bitcoin, Kontroversi Konflik Kepentingan Mencuat!

Kandidat Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Robert. F. Kennedy Jr, telah mengajukan formulir pengungkapan harta kekayaan (financial disclosure) pada Minggu (30/6).

Dalam dokumen pengungkapan, Kennedy dan keluarganya diketahui telah berinvestasi di Bitcoin (BTC) baru-baru ini. Investasi Kennedy Jr itu memicu polemik yang mengarah ke konflik kepentingan.

Baca Juga: Dua Capres AS Terima Donasi Kampanye dalam Bitcoin, Ini Janji Manisnya!

Kepemilikan Bitcoin oleh Robert Kennedy

Kennedy mencantumkan akun pialang yang menyimpan Bitcoin senilai antara US$100.001 (Rp1,5 triliun) dan US$250.000 (Rp3,8 triliun) pada dokumen tersebut.

Laporan pengungkapan harta Kennedy juga mencakup aset-aset yang dimiliki oleh pasangan dan anak-anaknya dari tahun sebelumnya hingga saat ini. Robert Kennedy diketahui menikah dengan bintang Curb Your Enthusiasm Cheryl Hines dan memiliki enam anak.

Gambar Harta Kekayaan Robert F. Kennedy.
Sumber: US of Government Ethics

Formulir tersebut mencatat bahwa kepemilikan Bitcoin Robert Kennedy menghasilkan pendapatan kurang dari US$201 (sekitar Rp3 juta).

Namun, formulir tersebut tidak memberikan informasi tentang waktu pembelian, siapa yang membeli, atau jumlah yang mungkin diinvestasikan oleh keluarga. Selain itu, laporan juga tidak mengungkapkan apakah mereka menjual kepemilikan Bitcoin tersebut.

Picu Polemik

Kepemilikan Bitcoin oleh Robert Kennedy Jr menimbulkan polemik karena sebelumnya ia menyatakan tidak terlibat dalam investasi Bitcoin. Pernyataan tersebut disampaikannya saat berpidato dalam salah satu acara konferensi Bitcoin terbesar di Miami pada bulan Mei.

Dalam pidatonya, Kennedy menegaskan bahwa ia bukanlah seorang investor dan tidak memberikan saran atau rekomendasi terkait investasi. Setelah pidato tersebut, Kennedy mengumumkan bahwa dirinya menerima sumbangan kampanye dalam Bitcoin pada Selasa (23/5).

“Saya bukan investor dan saya di sini bukan untuk memberikan saran investasi,” ungkap Robert F. Kennedy Jr dalam konferensi Bitcoin di Miami bulan Mei 2023.

Konflik Kepentingan

Kepala Penasihat Etika dari Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), Virginia Canter mengatakan ada kecenderungan terjadinya konflik kepentingan terkait dukungan dan kepemilikan Bitcoin oleh Kennedy.

“Saya sangat khawatir bahwa dia berbicara di konferensi ini, menggembar-gemborkan investasi ini kepada pemilih potensial sementara keluarga memiliki sejarah memiliki Bitcoin. Sepertinya dia bisa melakukan hal yang sama untuk Procter and Gamble. Tidak ada perbedaan dalam pikiran saya dari perspektif konflik,” ungkap Canter.

Canter menyatakan bahwa situasi tersebut dapat menimbulkan pertanyaan mengenai pengaruh atau keuntungan pribadi yang didapatkan oleh Robert Kennedy.

Baca Juga: Jubir White House Buka Suara Soal Donasi Politik yang Diberikan SBF

Klarifikasi Manajer Kampanye

Manajer Kampanye Kennedy, Dennis Kucinich, mengklarifikasi polemik yang beredar dalam laporan CNBC pada Jumat (7/7). Kucinich awalnya mengatakan bahwa Bitcoin tersebut bukan milik Kennedy melainkan milik istrinya, Cheryl Hines.

Namun, ia meralat pernyataannya dan mengungkapkan bahwa investasi Bitcoin itu memang milik Kennedy yang dilakukan setelah pidato di Miami dan sebelum tenggat waktu dokumen pengungkapan kekayaan diserahkan yaitu pada Minggu (30/6).

“Saya salah dalam komunikasi terakhir saya. Kennedy memang memegang investasi Bitcoin, tetapi itu datang kemudian. Pada saat pidato Bitcoin dia tidak memiliki kepemilikan mata uang kripto,” kata Dennis Kucinich, mengutip laporan CNBC.

Kucinich juga menyangkal adanya konflik kepentingan yang dituduhkan pihak-pihak tertentu kepada Kennedy.

“Tidak ada konflik di sini,” kata Kucinich kepada CNBC dalam wawancara lanjutan.

Baca Juga: Harga Bitcoin Respon Positif Potensi Kenaikan Plafon Utang AS

Anggita Hutami

Menekuni bidang jurnalistik sejak 2017. Fokus pada isu investasi keuangan, ekonomi, dan kebijakan publik.

Menekuni bidang jurnalistik sejak 2017. Fokus pada isu investasi keuangan, ekonomi, dan kebijakan publik.