Bursa Saham Korea Selatan Harap ETF Spot Kripto dapat Disetujui
3rd January, 2025
Ketidakstabilan politik Korea Selatan sejak Presiden Yoon Suk-yeol yang gagal untuk mendeklarasikan darurat militer pada awal Desember 2024 membuat Bursa Saham Korea Selatan (KOSDAQ) yang sudah lesu menjadi semakin kacau.
Menyikapi kelesuan ini, Ketua KOSDAQ Jeong Eun-bo pada Upacara Pembukaan Pasar Sekuritas dan Derivatif 2025, memberikan sinyal sedang “mengeksplorasi” kemungkinan persetujuan ETF spot kripto di tahun ini.
Menurut media Korsel The Fact, Ketua Financial Services Commission (FSC) Kim Byung-hwan yang juga hadir dalam pembukaan pasar itu mengatakan, regulator berharap dapat memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan untuk meluncurkan penawaran token sekuritas (security token offerings/STO) pada tahun 2025.
Sempat Ada Gejolak Internal
Sebelumnya, pada akhir 2024 banyak gejolak yang terjadi di antara Presiden Yoon dan Ketua FSC Kim. Hal ini menyebabkan banyak pemegang saham Korea Selatan dan luar negeri menjual kepemilikan mereka.
Baca juga: Korea Selatan Bantah Isu Perusahaan Dapat Izin Jual Beli Kripto
Jeong menyatakan bahwa pasar saham perlu melihat jalan bisnis baru termasuk “dana yang diperdagangkan di bursa kripto (ETF).” Ia menegaskan, pihaknya akan membandingkan kasus-kasus di luar negeri untuk jalan bisnis baru seperti ETF kripto dan menjelajahi wilayah baru di pasar modal.
Ketua FSC mengimbau anggota parlemen, Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa, dan investor pasar saham korporat untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama.
“Meskipun kita memulai tahun ini dalam situasi yang sulit, pemerintah, Majelis Nasional, dan investor korporat harus bekerja sama. Sebagai satu kesatuan, kita dapat menjadikan tahun 2025 sebagai tahun dimana investor luar negeri dan investor Korea Selatan yang telah keluar dari pasar kita dapat kembali,” katanya.
Akhir tahun lalu, Jeong mengatakan sudah waktunya bagi regulator untuk menghilangkan hambatan adopsi dan menyerukan agar Korea Selatan “melembagakan” kripto.
Baca juga: Parpol Korea Selatan Ingin Penerapan Pajak Kripto Ditunda Hingga 2028
