Aset Kripto Jadi Harta Gono-gini dalam Perceraian di AS

Berita Regulasi

Anggita Hutami

3rd June, 2023

Pembagian harta perceraian atau harta gono-gini dalam bentuk aset digital menjadi hal yang umum saat ini. Pengacara keluarga dari firma hukum Lander & Rogers Claire Walczak membagikan nasihat hukumnya terkait pembagian aset kripto saat proses perceraian.

Pembagian Aset Digital Saat Proses Perceraian

Umumnya, pengadilan akan menentukan bagaimana mekanisme pembagian aset properti dan keuangan dilakukan antara kedua belah pihak.

Pertama, pengadilan akan meminta kedua belah pihak untuk mengungkapkan seluruh kepemilikan aset digital termasuk kripto. Kemudian, pengadilan akan menilai kontribusi dan mengevaluasi kebutuhan masa depan masing-masing pihak.

Mengutip dari Cointelegraph pada 2 Juni 2023, Walczak mengatakan bahwa kedua belah pihak berhak mempertahankan aset terlepas dari nama siapa yang tercantum dalam akun kripto tersebut.

Jika tidak ada kesepakatan yang dicapai, pengadilan akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti siapa yang membayar kripto dan siapa yang memiliki dompetnya.

Dalam menentukan nilai aset kripto, pengadilan akan memperhatikan nilai pasar di pertukaran kripto yang ada. Namun, tantangannya adalah nilai aset kripto cenderung fluktuatif.

“Pengadilan akan mengidentifikasi dan menilai aset yang ada dari para pihak, yang mencakup semua aset digital. Dalam kasus mata uang kripto, nilai jenis aset ditentukan oleh pasar terbuka atau pertukaran,” kata Walczak, dikutip dari Cointelegraph.

Fluktuasi Kripto Jadi Tantangan

Walczak menjelaskan bahwa fluktuasi nilai kripto dapat menimbulkan perselisihan dalam pembagian aset selama proses perceraian. Terutama bagi klien yang ingin mempertahankan aset kripto mereka.

“Setelah nilainya ditentukan, para pihak dapat bernegosiasi tentang siapa yang akan mempertahankan mata uang kripto. Jika tidak ada pihak yang ingin mempertahankan mata uang kripto, maka aset sebaiknya dijual,” tambahnya.

Menurut Walczak, jika kedua belah pihak dalam perceraian setuju bahwa kripto harus dijual, maka pajak keuntungan modal akan dijadikan satu dengan perhitungan pajak kumpulan aset non digital lainnya.

Walczak juga menyoroti bahwa pengacara keluarga harus mempertimbangkan faktor lain seperti kewajiban pajak capital gain.

“Jika salah satu pihak memilih untuk mempertahankan mata uang kripto sebagai investasi, maka kewajiban pajak keuntungan modal tidak perlu diperhitungkan. Pihak yang mempertahankan aset itu dapat memiliki keuntungan modal substansial,” kata Walczak.

Contoh Kasus

Meskipun hukum yang berkaitan dengan aset kripto masih terbatas, ada beberapa kasus terkenal dalam beberapa tahun terakhir di mana nilai aset kripto menjadi perhatian utama.

Salah satunya yaitu kasus Powell versus Christensen Australia pada tahun 2020. Dalam kasus ini, pihak A telah membeli aset kripto saat persidangan cerai. Sementara itu, pihak B mencoba menaksir nilai aset berdasarkan harga pembelian awal.

Pihak A berpendapat bahwa nilai aset telah mengalami penurunan signifikan sejak pembelian, tetapi tidak dapat menghasilkan dokumentasi yang memadai untuk mendukung klaim tersebut.

Sebagai tahap penyelesaian, Pengadilan Keluarga Australia memutuskan bahwa nilai pembelian awal harus digunakan dalam penyelesaian perceraian, bukan nilai pasar yang dikurangi.