Operasi Choke Point 2.0 Diklaim Upaya AS Matikan Industri Kripto

Anggita Hutami

12th June, 2023

Tindakan hukum yang menimpa dua pertukaran kripto global terbesar telah menimbulkan spekulasi di kalangan komunitas. Pengamat kripto menyebut ini sebagai “Operasi Choke Point 2.0”

Mengenal Operasi Choke Point 2.0

Operasi Choke Point 2.0 adalah istilah yang digunakan salah satu pendiri Coin Metrics Nic Carter untuk merujuk pada tindakan regulator AS yang diduga berupaya menghambat pertumbuhan industri kripto.

Choke Point telah dilakukan pada 2013 di bawah pemerintahan Obama dan diprakarsai oleh Department of Justice (DOJ) dengan lembaga lain seperti Department of the Treasury dan Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

Tujuan operasi ini adalah untuk mengurangi dan membatasi hubungan bisnis perusahaan ke sektor industri yang dianggap memiliki risiko tinggi, seperti keterlibatan dengan sektor senjata, obat-obatan terlarang, pornografi, perjudian, dan lain-lain.

Operasi ini memicu kontroversi karena dianggap sebagai bentuk campur tangan pemerintah dalam urusan bisnis yang berpotensi merugikan perusahaan lain yang sah dan dianggap sebagai bentuk diskriminasi pada sektor industri tertentu. Operasi ini pun dihentikan pada 2017.

Operasional Choke Point 2.0 Sejak Tahun Lalu

Dalam tulisannya, Carter berpendapat bahwa Operasi Choke Point 2.0 telah dimulai pada 6 Desember 2022 saat Senator Elizabeth Warren, John Kennedy, dan Roger Marshall mengirim surat ke bank yang ramah kripto Silvergate yang kini sudah tutup. Bank tersebut dianggap gagal melaporkan aktivitas mencurigakan terkait FTX.

Sehari kemudian, pada 7 Desember, Signature bank ramah kripto lainnya, mengumumkan niatnya untuk membagi dua simpanan yang dianggap berasal dari klien kripto. Signature juga mengurangi eksposur ke kripto menjadi US$10 miliar dari US$23 miliar.

Setelahnya, beberapa lembaga seperti FED, FDIC, dan OCC merilis pernyataan bersama tentang risiko bank yang terlibat dengan kripto dan mereka cenderung mengimbau perusahaan untuk menjauhi hubungan dengan kripto.

Penutupan Signature pada 12 Maret oleh regulator juga dinilai merupakan bagian dari Operasi Choke Point 2.0. Signature ditutup setelah keruntuhan Silicon Valley Bank dan Silvergate Bank. Ketiganya merupakan bank ramah kripto yang ditutup berdekatan.

Menurut Carter, Operasi Choke Point 2.0 berbeda daripada Choke Point 1.0. Di edisi kedua, operasi ini lebih terstruktur dan terang-terangan.

“Di 2.0, semuanya terjadi di depan mata, dalam bentuk pembuatan aturan, panduan tertulis, dan blog. Tindakan keras kripto saat ini dijual sebagai masalah “keamanan dan kesehatan” bagi bank, dan bukan hanya masalah risiko reputasi,” kata Carter.

Tindakan Regulator Dianggap Sebagai Choke Point

Tak hanya menutup bank-bank ramah kripto, regulator AS seperti Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) melancarkan serangkaian aksi tegas pada industri kripto.

SEC mendenda pertukaran kripto Kraken sebesar US$30 juta pada Maret 2023, Kraken dianggap menyediakan layanan staking yang tidak terdaftar.

Penerbit stablecoin BUSD, Paxos juga dipaksa menghentikan penerbitan stablecoin tersebut karena menurut SEC, BUSD adalah sekuritas tak terdaftar.

Pertukaran kripto Coinbase pun dikirimkan surat peringatan pada akhir Maret karena dianggap berpotensi melanggar undang-undang sekuritas AS.

Tindakan regulator AS pun terus berlanjut, yang terbaru terjadi pada awal Juni 202. SEC menuntut pertukaran kripto terkemuka, Binance US dan Coinbase serta mencatut 61 aset kripto sebagai sekuritas.

Tindakan pelabelan kripto sebagai sekuritas ini pun berhasil membuat pasar kripto bereaksi. Pada Minggu (11/6/23) pasar kripto kehilangan lebih dari 3% kapitalisasi pasarnya dan aset-aset yang dilabeli sekuritas seperti SOL, ADA, MATIC, dan lain-lain mengalami penurunan harga.

Pendiri Cardano, Charles Hokinson mengklaim tindakan tegas kepada Binance adalah bagian dari Operasi Choke Point 2.0 yang menjadi langkah AS untuk memuluskan CBDC.

“Tujuan akhir adalah CBDC dengan kemitraan bersama beberapa bank besar dan kontrol ujung ke ujung atas setiap aspek kehidupan finansial individu,” cuit Hoskinson.

With respect to Binance, I'm reading through the SEC complaint. It's over 130 pages, but seems like the next in a series of steps to implement chokepoint 2.0 in the United States. The end goal is a agenda based CBDC partnered with a handful of massive banks and end-to-end control…
— Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) June 5, 2023

Sementara itu, melalui WhatBitcoinDid, Nic Carter beranggapan paranoid pemerintah AS terhadap Bitcoin semakin nyata. Setelah gugatan yang baru-baru ini diajukan SEC kepada Binance dan Coinbase.

Di sisi lain, Nic Carter beranggapan ini sebagai pelanggaran terhadap norma-norma demokrasi. Pembatasan ini diterapkan tanpa adanya perdebatan atau pengawasan yang memadai.

Nic Carter juga melihat tindakan regulator terhadap pasar terbuka dan pasar terpusat tidak imbang. Di satu sisi regulator berupaya untuk memperbolehkan hutang negara terus meningkat ke level yang lebih tinggi.

Carter menilai upaya pemerintah AS untuk membatasi pertumbuhan industri kripto dengan melibatkan bank-bank swasta dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar konstitusi dan proses hukum yang ada.

Carter menyarankan bahwa pihak yang dirugikan bersatu menuntut pemerintah agar ada pengawasan hukum atas keputusan ini. Menurutnya, ini adalah gugatan yang bisa dimenangkan.