Dokumen Hinman Dirilis, Perkuat Argumen Ripple di Pengadilan!

Anggita Hutami

14th June, 2023

Dokumen Hinman yang telah ditunggu-tunggu akhirnya dirilis ke publik pada 13 Juni. Dokumen Hinman disebut-sebut menjadi kunci penting atas kasus hukum yang Ripple dan SEC yang telah berlangsung kurang lebih tiga tahun.

Pentingnya Dokumen Hinman Bagi Ripple

Dokumen Hinman berisi catatan pidato internal dari Mantan Direktur Keuangan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) William Hinman yang disampaikannya pada tahun 2018.

William Hinman adalah mantan Direktur Divisi Keuangan Korporasi SEC yang bergabung sebagai mitra penasihat tim kripto. Ia mempelopori kebijakan awal SEC untuk aset digital.

SEC pertama kali mengajukan gugatan kepada Ripple Labs atas pelanggaran peraturan sekuritas pada 2020. SEC menuduh Ripple Labs telah menjual sekuritas ilegal. Gugatan ini diajukan oleh Ketua SEC Jay Clayton dan Direktur Keuangan SEC William Hinman.

Pandangan SEC kala itu menurut Ripple tidak tepat, karena pada dasarnya XRP bukanlah sekuritas. Menurut klaim Ripple, Hinman dalam pidatonya sempat menyebutkan ETH dan BTC bukan sekuritas, berangkat dari hal tersebut, maka Ripple mengartikan XRP harusnya juga dianggap demikian.

Setelah penantian panjang, akhirnya dokumen Hinman pun dirilis ke publik dan berhasil membuktikan klaim Ripple.

Isi Dokumen Hinman

Dalam dokumen itu, Hinman menyatakan pandangannya bahwa Ethereum (ETH) seharusnya tidak dikategorikan sebagai sekuritas. Kedua aset itu awalnya terlihat seperti sekuritas, tetapi begitu mencapai tingkat desentralisasi yang cukup maka lebih menyerupai karakteristik komoditas.

Dokumen Hinman
Sumber: storage.courtlistener.com

Pejabat SEC lain yang terlibat dalam email dokumen Hinman termasuk Direktur Perdagangan dan Pasar SEC Brett Redfearn dan Kepala Grup FinHub SEC Valerie Szczepanik.

“Seperti yang tertulis, bahasanya tetap tidak jelas apakah ETH adalah sekuritas. Jika Anda ingin membuat pernyataan afirmatif bahwa itu bukan keamanan, bahasanya bisa lebih kuat. Jika Anda tidak ingin mengambil sikap afirmatif, kami sarankan menggunakan bahasa yang mirip dengan apa yang Anda gunakan untuk Bitcoin re,” tulis mantan Direktur Perdagangan dan Pasar SEC Brett Redfearn pada 12 Juni 2018.

Szczepanik juga berkomentar hal yang sama dengan Redfearn terkait pidato Hinman.

Usai dokumen tersebut dirilis ke publik, harga XRP sempat naik 6% ke angka Us$0.56, namun harga kembali terkoreksi dan dalam 24 jam terakhir justru turun 2,6%, dan dihargai sebesar US$0,51.

Tanggapan Ahli Hukum

Dua ahli hukum, John Deaton dan Stuart Alderoty menyoroti dampak dan motivasi dokumen Hinman pada Ripple.

John Deaton: Dokumen Hinman Perkuat Argumen Ripple

Dilansir dari laporan Cointelegraph, Founder CryptoLaw John Deaton berharap dokumen Hinman tidak hanya memengaruhi opini publik melainkan juga membentuk diskusi legislatif di kongres.

“Dokumen-dokumen ini sesuai dengan harapan saya dalam dua hal. Pertama, [dokumen] ini membantu Ripple, Coinbase, dan pihak lain yang secara tidak adil ditargetkan oleh regulator. Sejauh mana dokumen ini membantu di pengadilan masih harus dilihat, tetapi tentu saja ini membantu dalam opini publik dan di koridor-koridor Kongres.”

Deaton juga mengungkapkan bahwa dokumen Hinman tidak memiliki pengaruh signifikan pada analisis dasar hakim mengenai status XRP di pasar sekunder Amerika Serikat.

“Dokumen itu sendiri tidak berdampak pada analisis dasar hakim tentang apakah XRP ditawarkan/dijual oleh Ripple sebagai kontrak investasi, atau status XRP di pasar sekunder di Amerika Serikat,” katanya.

Namun, dokumen Hinman dapat memperkuat argumen Ripple bahwa pidato regulator pun menimbulkan kebingungan dan menghambat kemampuan pemain kripto memahami peraturan.

“Dokumen itu membantu Ripple (dan lainnya) dalam berdebat bahwa pidato tersebut menyebabkan kebingungan yang lebih besar di pasar yang menyebabkan pelaku pasar kurang memiliki pemberitahuan yang memadai tentang apa yang dilarang oleh hukum yang ada,” ungkapnya.

Deaton mengungkapkan potensi yang ditimbulkan dari dokumen Hinman terhadap Ether dan ERC-20. Ia mengatakan dokumen itu dapat memperkuat posisi Ethereum sebagai non sekuritas.

“Dokumen itu dapat menguntungkan token ERC-20 seperti Dragonchain karena diatur oleh blockchain Ethereum. Jika SEC menyatakan bahwa jaringan Ethereum cukup terdesentralisasi, maka token-token tersebut memiliki argumen pemberitahuan yang lebih baik daripada Ripple.” ungkap Deaton.

Deaton meyakini perlunya keterlibatan Kongres dalam memberikan kejelasan regulasi aset digital. Dia berpendapat SEC mungkin bukan lembaga yang tepat untuk mengawasi industri kript karena adanya konflik kepentingan.

Deaton meminta Inspektur Jenderal untuk melakukan penyelidikan terkait motivasi Hinman tetap melanjutkan pidato meskipun ada peringatan dari Kantor Penasihat Umum SEC dan Direktur Perdagangan Pasar.

Stuart Alderoty: Konflik Kepentingan

Kepala Petugas Hukum Ripple Stuart Alderoty juga menggemakan usulan penyelidikan mengenai motivasi pidato Hinman yang seolah sengaja menciptakan kebingungan perilaku industri. Pendapat itu disampaikan Alderoty melalui akun Twitter-nya pada 13 Juni.

Kecurigaan Deaton dan Alderoty mengenai pidato Hinman merujuk pada hubungan Hinman dengan Enterprise Ethereum Alliance, sebuah organisasi advokasi yang mendorong penggunaan teknologi blockchain Ethereum.

Sebelum dan setelah bekerja di SEC, Hinman bekerja di firma hukum Simpson Thacher & Bartlett LLC, yang merupakan anggota dari Ethereum Enterprise Alliance.

Dilansir dari Cointelegraph, watchdog grup Empower Oversight Whistleblowers & Research (EMPOWR) telah mengajukan gugatan terhadap SEC untuk memenuhi Undang-Undang Kebebasan Informasi (FOIA).

EMPOWR menuntut akses komunikasi antara mantan pejabat SEC dengan mantan majikan mereka. Dalam gugatannya, EMPOWR mengklaim bahwa mantan pejabat SEC memiliki potensi konflik kepentingan terkait mata uang kripto.

Baca Juga: Pengamat Sebut Ripple Akan IPO Usai Persidangan dengan SEC!

Anggita Hutami

Menekuni bidang jurnalistik sejak 2017. Fokus pada isu investasi keuangan, ekonomi, dan kebijakan publik.

Menekuni bidang jurnalistik sejak 2017. Fokus pada isu investasi keuangan, ekonomi, dan kebijakan publik.