Ketua MPR RI Sebut Kripto dalam Sidang Tahunan

Anggita Hutami

16th August, 2023

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menyoroti pentingnya peran industri keuangan digital untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Pesan ini disampaikan Bambang dalam pidato pembuka Sidang Tahunan MPR RI pada Rabu (16/8/2023).

“Perkembangan inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto di Indonesia, terus menunjukkan perkembangan pesat. Kehadiran aktivitas keuangan digital dirasakan manfaatnya dalam aspek kenyamanan, kemudahan, kecepatan, dan efisiensi,” ungkap Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo dalam Sidang Tahunan MPR RI.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo.
Sumber: Youtube MPR RI

Bambang mengungkapkan, selain berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, aset keuangan digital, termasuk kripto, juga berkontribusi pada pertumbuhan nilai investasi dan membuka potensi lapangan kerja baru.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat bahwa pada bulan Juni 2023, nilai transaksi kripto di Indonesia mencapai Rp8,97 triliun. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 9,3% dari bulan sebelumnya yang mencapai Rp8,21 triliun.

Kripto juga menjadi salah satu komoditas dengan penyumbang pajak sebesar mencapai Rp456,49 miliar dari pungutan pajak atas transaksi aset kripto dan fintech-peer to peer (P2P) per Juni hingga Desember 2022.nsformasi secara cepat menuju digitalisasi dan integrasi.

Namun, Bambang Soesatyo menyadari adanya tantangan yang dihadapi oleh sektor kripto, seperti regulasi, volatilitas, keamanan, dan lainnya.

Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK yang telah disahkan, Bambang berharap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat menguatkan perannya dalam pengawasan dan pengembangan sektor keuangan.

Baca Juga: Ketua MPR RI Resmikan Pabrik Mining Crypto di Indonesia

Anggita Hutami

Menekuni bidang jurnalistik sejak 2017. Fokus pada isu investasi keuangan, ekonomi, dan kebijakan publik.

Menekuni bidang jurnalistik sejak 2017. Fokus pada isu investasi keuangan, ekonomi, dan kebijakan publik.