IMF Akui Kripto dalam Kerangka Pembayaran Global

Berita Regulasi

Dilla Fauziyah

24th March, 2025

Dana Moneter Internasional (IMF) baru-baru ini memperbarui standar global untuk neraca pembayaran demi mencerminkan dampak aset digital yang semakin besar terhadap ekonomi dunia.

Dalam panduan terbaru berjudul Balance of Payments Manual edisi ketujuh (BPM7) yang dirilis 20 Maret 2025, IMF untuk pertama kalinya secara resmi memasukkan panduan teknis tentang aset kripto ke dalam standar statistik internasional.

Salah satu perubahan paling signifikan adalah klasifikasi baru untuk Bitcoin dan aset kripto sejenis. Kripto seperti Bitcoin, yang tidak memiliki kewajiban dari pihak lainnya, kini dianggap sebagai aset non-produksi dan non-finansial. Artinya, transaksi lintas negara yang melibatkan Bitcoin akan dicatat sebagai aktivitas di akun modal, bukan akun keuangan.

Sebaliknya, aset kripto yang memiliki liabilitas seperti stablecoin akan tetap diperlakukan sebagai instrumen keuangan.

Menariknya, token seperti Ether (ETH) dan Solana (SOL) yang memiliki jaringan atau protokol dianggap setara dengan kepemilikan saham jika dipegang oleh investor dari negara lain. Misalnya, jika investor asal Inggris memegang Solana yang diterbitkan dari Amerika Serikat, kepemilikan itu akan dicatat layaknya investasi saham asing.

Menurut IMF, meskipun aset ini berbasis kriptografi, hak kepemilikannya mirip dengan saham pada umumnya, sehingga layak dimasukkan dalam kategori aset keuangan.

Atur Staking Juga!

Panduan ini juga mengakomodasi praktik-praktik modern di dunia kripto, seperti staking dan aktivitas berbasis imbal hasil. Imbalan dari staking dapat diperlakukan sebagai pendapatan semacam dividen, tergantung pada besar kecil dan tujuan kepemilikannya.

Tak hanya itu, aktivitas validasi transaksi seperti mining atau staking juga diklasifikasikan sebagai produksi jasa. Dalam konteks statistik nasional, aktivitas ini bisa dimasukkan sebagai ekspor atau impor jasa komputer.

BPM7 disusun lewat konsultasi global dengan lebih dari 160 negara, dan diproyeksikan akan jadi acuan utama dalam menyusun statistik ekonomi selama bertahun-tahun ke depan.

“BPM7 berfungsi sebagai kerangka kerja utama bagi negara-negara anggota, memandu persiapan statistik yang dapat dibandingkan secara internasional dan produksi data berkualitas tinggi yang mencerminkan realitas ekonomi,” tulis IMF.