Turki Perketat Regulasi Khusus Exchange dan Investor Kripto

Turki terus memperkuat regulasi aset kripto dengan menerapkan aturan baru bagi penyedia layanan aset kripto (CASP). Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, memastikan kepatuhan terhadap standar nasional dan internasional, serta memperkuat pengawasan terhadap ekosistem aset kripto di negara tersebut.

Menurut pernyataan resmi pada Kamis (13/3/2025), Capital Markets Board (CMB) Turki menerbitkan dua dokumen regulasi yang mengatur perizinan dan operasional CASPs, termasuk exchange, kustodian, dan penyedia layanan wallet digital.

Regulasi ini akan diberlakukan secara bertahap, dengan sebagian besar aturan mulai berlaku pada 30 Juni 2025, dan diharapkan telah sepenuhnya diimplementasikan sebelum akhir tahun.

Baca juga: Perusahaan Kripto Donasi 136 Miliar Rupiah untuk Gempa Turki

Aturan Baru untuk Perizinan Bisnis Layanan Kripto

Regulasi ini memberikan kewenangan penuh kepada CMB dalam mengawasi platform kripto agar mematuhi standar nasional dan internasional. Aturan ini juga mencakup persyaratan pendirian serta operasional layanan aset kripto di Turki, seperti modal awal, riwayat eksekutif, hingga aturan kepemilikan saham.

Selain itu, regulasi ini juga mewajibkan penyedia layanan membangun sistem pemantauan harga guna mendeteksi aktivitas perdagangan yang mencurigakan, serta membentuk tim manajemen risiko yang bertugas mengelola berbagai ancaman dalam operasional mereka.

Salah satu poin utama dalam regulasi ini adalah penetapan modal minimum yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan, termasuk exchange diwajibkan memiliki modal minimum sebesar US$4,1 juta, sementara kustodian kripto harus memiliki minimum US$13,7 juta.

Regulasi ini juga memperkuat standar Anti-Pencucian Uang (AML) dengan mewajibkan penyedia layanan untuk mencatat dan menyimpan data transaksi, termasuk transaksi yang batal atau tidak tereksekusi.

Selain itu, perusahaan di sektor aset kripto diwajibkan untuk memberikan laporan berkala kepada CMB guna memastikan transparansi operasional serta mencegah potensi penyalahgunaan layanan.

Turki sebelumnya telah menerapkan regulasi AML pada Desember 2024, yang mewajibkan pengguna berbagi informasi identitas dengan penyedia layanan untuk transaksi di atas TRY15.000.

Baca juga: Laporan dari Turki: Scam Mining Dogecoin Hasilkan $119 Juta

Larangan Derivatif Kripto

Peraturan lanjutan yang dilarang dalam bisnis kripto di Turki termasuk pelarangan perdagangan aset kripto dalam bentuk derivatif seperti futures dan option.

Namun, exchange tetap diperbolehkan meluncurkan Initial Coin Offering (ICO) dengan syarat mereka melakukan tinjauan mendalam terhadap smart contract terkait serta memastikan bahwa proyek yang terdaftar memenuhi standar kepatuhan yang ditetapkan.

Sementara itu, penggunaan aset kripto untuk pembayaran barang dan jasa tetap dilarang di Turki sesuai dengan peraturan dari bank sentral.

Baca juga: Rp86 Miliar Dicuri dari Exchange Kripto Turki, Binance Turun Tangan!

Dilla Fauziyah

Dilla mulai menunjukkan minat menulis sejak SMP. Saat ini sedang mendalami bidang jurnalistik dan kripto.

Dilla mulai menunjukkan minat menulis sejak SMP. Saat ini sedang mendalami bidang jurnalistik dan kripto.