CEO Binance Dapat Ultimatum dari DPR Nigeria
4th March, 2024
Outlet berita lokal Punch melaporkan bahwa Komite Kejahatan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Nigeria telah mengeluarkan ultimatum tujuh hari kepada CEO Binance, Richard Teng, untuk hadir di hadapan komite pada atau sebelum Senin, 4 Maret waktu setempat.
Pemanggilan Teng ini menyusul tuduhan mengenai dana mencurigakan yang mengalir melalui cabang Binance di Nigeria pada tahun 2023.
Gubernur Bank Sentral Nigeria Olayemi Cardoso menyoroti bahwa US$26 miliar telah melewati Nigeria melalui Binance pada tahun 2023 dari sumber dan pengguna yang tidak dikenal.
Ketua Komite Kejahatan Keuangan, Ginger Onwusibe, memperingatkan bahwa komite tersebut akan menggunakan kekuatan konstitusionalnya jika CEO Binance, Richard Teng, menolak untuk hadir di pengadilan. Meskipun telah berulang kali diundang, Teng tidak mau menanggapi kekhawatiran pemerintah Nigeria mengenai kepatuhan terhadap undang-undang bisnis dan keuangan negara tersebut.
Onwusibe menekankan komitmen komite tersebut untuk memerangi kejahatan keuangan, dengan mengutip mandat konstitusi untuk melindungi masyarakat Nigeria dan keuangan negara.
“Tuduhan pendanaan terorisme, pencucian uang, dan penggelapan pajak, antara lain, yang ditujukan terhadap Binance sudah cukup memberatkan. Pada saat ini, kita membutuhkan semua dana pajak untuk memblokir kebocoran dan saluran pendanaan teror,” kata Onwusibe.
Onwusibe mendesak Binance untuk memenuhi kewajibannya, termasuk membayar pajak dan mendirikan kantor fisik untuk pengaduan warga.
Baca juga: Bitcoin Bernilai 2,3 Miliar Ditarik dari Exchange, Terbesar dalam Lima Tahun!
Pejabat Binance di Nigeri Ditangkap
Sementara itu, Kantor Penasihat Keamanan Nasional telah menahan dua pejabat senior Binance di ibu kota Nigeria, Abuja. Pemerintah berupaya menindak mata uang kripto untuk menjinakkan spekulasi tentang mata uang fiatnya, naira Nigeria.
Binance diketahui telah menghapus naira dari layanan peer-to-peer (P2P) pada hari Rabu, 28 Februari, di tengah tindakan keras terhadap pertukaran kripto.
Fitur P2P memungkinkan pengguna, pembeli dan penjual untuk berdagang tanpa melibatkan pihak ketiga. Ini menjadi populer di Nigeria pada tahun 2021 setelah larangan pemerintah terhadap industri kripto yang berkembang pesat selama pemerintahan mantan Presiden Muhammadu Buhari.
Namun, pada bulan Desember 2023, CBN mencabut larangan dua tahun terhadap bank yang terlibat dalam transaksi kripto dan mengeluarkan pedoman untuk mengatur penyedia layanan aset virtual secara bersamaan.
Baca juga: Perkara Hukum Binance Tahun Lalu, BNB Mampu Bangkit?
Anisa tertarik dengan dunia tulis menulis dan copyediting sejak bangku SMA dan diperdalam di dunia perkuliahan. Saat ini tertarik dan tengah mendalami bidang ekonomi terutama terkait investasi dan cryptocurrency
Anisa tertarik dengan dunia tulis menulis dan copyediting sejak bangku SMA dan diperdalam di dunia perkuliahan. Saat ini tertarik dan tengah mendalami bidang ekonomi terutama terkait investasi dan cryptocurrency
