Pemerintah Vietnam tengah menyiapkan kerangka kebijakan perpajakan baru untuk transaksi aset kripto. Melalui rancangan surat edaran yang dirilis Kementerian Keuangan Vietnam untuk konsultasi publik, negara tersebut berencana mengenakan pajak sebesar 0,1 persen atas setiap transaksi transfer aset kripto yang dilakukan oleh individu.
Berdasarkan laporan The Hanoi Times, skema pajak ini akan diterapkan kepada pengguna yang melakukan transfer aset kripto melalui platform yang dioperasikan oleh penyedia layanan berlisensi. Pajak dihitung berdasarkan nilai bruto transaksi atau turnover, dengan mekanisme yang menyerupai perhitungan pajak pada transaksi sekuritas.
Dalam dokumen rancangan tersebut, aktivitas transfer dan perdagangan aset kripto diklasifikasikan sebagai non-objek pajak pertambahan nilai. Meski demikian, individu, baik warga negara Vietnam maupun asing, tetap dikenakan pajak penghasilan pribadi sebesar 0,1 persen untuk setiap transaksi transfer aset kripto.
Pendekatan ini mencerminkan perlakuan pajak yang saat ini diterapkan pada perdagangan saham dan instrumen pasar modal lainnya di Vietnam.
Baca juga: Vietnam Resmi Legalkan Kripto Lewat Undang-Undang Baru
Pajak Berbeda untuk Investor Institusi
Untuk investor institusional yang berdiri di Vietnam dan memperoleh pendapatan dari aktivitas transfer aset kripto, pemerintah menetapkan tarif pajak penghasilan badan sebesar 20 persen. Penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan dengan mengurangkan harga beli dan biaya langsung yang terkait dengan transaksi dari harga jual aset kripto tersebut.
Dalam rancangan kebijakan ini, aset kripto didefinisikan sebagai bentuk aset digital yang memanfaatkan teknologi kriptografi atau teknologi digital untuk proses verifikasi dalam penciptaan, penerbitan, penyimpanan, dan transfer.
Kebijakan pajak tersebut merupakan bagian dari program uji coba pasar aset kripto Vietnam yang resmi dimulai pada September 2025 dan direncanakan berlangsung selama lima tahun. Selama masa uji coba, seluruh aktivitas penawaran, penerbitan, perdagangan, dan pembayaran aset kripto wajib dilakukan menggunakan mata uang dong Vietnam.
Sebelum adanya kerangka pajak khusus ini, transaksi aset kripto di Vietnam pada praktiknya telah dikenakan pajak dengan skema yang sama seperti transaksi sekuritas.
Baca juga: Pajak Kripto RI Tembus Rp719,61 Miliar hingga November 2025
Syarat Ketat untuk Exchange Aset Digital
Program uji coba pasar aset kripto di Vietnam mencakup aktivitas penawaran dan penerbitan aset kripto, penyelenggaraan pasar perdagangan, serta penyediaan layanan pendukung. Pemerintah menegaskan bahwa implementasi uji coba dilakukan secara bertahap dan terkontrol guna menjaga keamanan, transparansi, serta melindungi hak dan kepentingan hukum para pelaku pasar.
Dalam rancangan aturan tersebut, pemerintah juga menetapkan persyaratan modal yang sangat tinggi bagi perusahaan yang ingin mendirikan exchange aset digital. Perusahaan diwajibkan memiliki modal disetor minimum sebesar 10 triliun dong Vietnam, setara sekitar US$408 juta atau sekitar Rp6,5 triliun.
Angka ini tercatat tiga kali lebih besar dibandingkan modal minimum pendirian bank komersial di Vietnam, serta sekitar 33 kali lipat dari persyaratan modal perusahaan transportasi penerbangan.
Selain itu, investor asing diperbolehkan memiliki hingga 49 persen saham dalam exchange aset digital yang beroperasi di Vietnam, mencerminkan pendekatan pemerintah yang tetap membuka ruang partisipasi global namun dengan batasan pengendalian yang ketat.
Jika diterapkan, kebijakan ini akan menjadi salah satu kerangka regulasi dan perpajakan aset kripto paling terstruktur di kawasan Asia Tenggara, sekaligus menandai langkah Vietnam dalam mengintegrasikan aset digital ke dalam sistem keuangan formal.
Baca juga: Vietnam Buka Perizinan Exchange Kripto, Modal Minimum Tembus Rp6,4 Triliun