Otoritas Rusia resmi membuka penyelidikan pidana terhadap pendiri sekaligus CEO Telegram, Pavel Durov. Ia dituduh memfasilitasi aktivitas terorisme melalui platform pesan instan yang kini digunakan lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia.
Surat kabar pemerintah Rossiyskaya Gazeta melaporkan pada Selasa (24/2/2026) bahwa kasus ini dibuka berdasarkan materi dari Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB). Durov diselidiki atas dugaan “membantu aktivitas teroris” sebagaimana diatur dalam Pasal 205.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Rusia.
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, membenarkan adanya penyelidikan tersebut. Ia menyatakan bahwa pemerintah telah menemukan sejumlah konten di Telegram yang dinilai berpotensi mengancam keamanan negara. Menurutnya, Telegram juga dianggap tidak kooperatif terhadap permintaan otoritas Rusia.
Baca juga: CEO Telegram Bangun Jaringan AI Terdesentralisasi di TON
Rusia Klaim Telegram Abaikan Permintaan Penghapusan Konten
Tekanan terhadap Telegram sebenarnya sudah meningkat sejak awal Februari 2026. Regulator media Rusia, Roskomnadzor, memperketat pembatasan terhadap layanan tersebut dan menuduh Telegram berulang kali melanggar aturan.
Pemerintah Rusia mengklaim telah mengirim lebih dari 150.000 permintaan resmi agar Telegram menghapus konten yang dianggap ilegal. Konten tersebut mencakup ekstremisme, terorisme, narkotika, hingga ancaman bom palsu. Namun, sebagian besar permintaan itu disebut tidak ditindaklanjuti.
Hampir 155.000 kanal, grup, dan bot dilaporkan telah ditandai sebagai bermuatan ilegal atau berbahaya. Rinciannya meliputi lebih dari 104.000 kanal berisi informasi palsu, lebih dari 10.000 kanal yang mempromosikan ekstremisme, serta ribuan lainnya terkait narkotika dan pembenaran tindakan teroris.
Rossiyskaya Gazeta juga menuding Telegram digunakan dalam 13 dugaan rencana serangan Ukraina terhadap pejabat militer Rusia, serta berbagai kasus pemboman, pembakaran, dan pembunuhan sejak perang dimulai.
FSB mengklaim sejak 2022 terdapat lebih dari 153.000 tindak kriminal yang melibatkan Telegram. Dari jumlah tersebut, sekitar 33.000 dikategorikan sebagai sabotase, terorisme, dan ekstremisme. Otoritas menyatakan 475 rencana serangan teroris berhasil digagalkan, termasuk 61 rencana pembunuhan massal di sekolah.
Baca juga: TON Naik 20% Usai Pavel Durov Diizinkan Tinggalkan Prancis
Durov Buka Suara
Menanggapi tuduhan tersebut, Durov yang kini tinggal di Dubai dan memiliki kewarganegaraan Uni Emirat Arab serta Prancis, menyebut penyelidikan ini sebagai upaya membungkam kebebasan berbicara.
“Setiap hari, otoritas menciptakan alasan baru untuk membatasi akses warga Rusia ke Telegram demi menekan hak atas privasi dan kebebasan berbicara,” tulis Durov di media sosial. Ia menyebut situasi tersebut sebagai “pemandangan menyedihkan dari negara yang takut pada rakyatnya sendiri.”
Durov juga membantah bahwa Telegram menjadi alat intelijen Barat atau Ukraina. Ia menilai tekanan terhadap Telegram bertujuan mengarahkan warga Rusia ke aplikasi pesan milik negara bernama MAX.
Awal bulan ini, pemerintah Rusia memang mengumumkan akan memperlambat lalu lintas Telegram karena dugaan pelanggaran berulang. Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari strategi membangun “internet berdaulat”, yaitu ruang digital yang lebih terkendali oleh negara.
Meski demikian, Rusia belum memblokir Telegram sepenuhnya. Platform ini masih digunakan secara luas oleh masyarakat sipil, pejabat pemerintah, hingga militer, termasuk sebagai sarana komunikasi di garis depan perang.
Pemerintah Rusia menyatakan Telegram bisa tetap beroperasi jika mematuhi hukum domestik, termasuk kewajiban identifikasi pengguna dan penghapusan konten ilegal dalam waktu 24 jam. Namun, kelompok hak asasi manusia menilai kebijakan tersebut berpotensi membuka akses pemerintah terhadap pesan privat dan membatasi kanal oposisi.
Hubungan antara Durov dan Kremlin memang sudah lama rumit. Ia meninggalkan Rusia pada 2014 setelah menjual perusahaan media sosial VKontakte di tengah tekanan politik. Telegram kemudian didirikan di Dubai dan berkembang menjadi salah satu aplikasi pesan terbesar di dunia.
Pada 2018, Rusia pernah mencoba memblokir Telegram karena menolak menyerahkan “kunci enkripsi” kepada otoritas. Namun, pemblokiran itu tidak efektif dan akhirnya dicabut.
Di sisi lain, Durov juga menghadapi tekanan dari negara Barat. Pada Agustus 2024, ia sempat ditahan di Prancis selama tiga hari dalam penyelidikan terkait dugaan lemahnya moderasi konten, termasuk peredaran materi eksploitasi anak dan transaksi ilegal. Otoritas Prancis kemudian mencabut larangan bepergian terhadapnya pada November 2025.
Baca juga: CEO Telegram Ditangkap, Harga TON Anjlok!